Warga Aceh Khawatir JKA Terancam Konflik Politik Eksekutif-Legislatif

Om Sur, tokoh masyarakat Aceh, menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak boleh dijadikan arena konflik politik. Dalam pernyataan Senin (11/5/2026), ia menyebutkan bahwa perdebatan antara eksekutif dan legislatif mulai mengancam keberlangsungan layanan kesehatan gratis yang menjadi andalan banyak warga Aceh.

Dia menambahkan bahwa ketidakhadiran Sekretaris Daerah dalam sejumlah rapat penting memperburuk komunikasi antara pemerintah dan DPRD, sehingga mesin pemerintahan mengalami ‘turun mesin’ dan berisiko menimbulkan disfungsi birokrasi.

Dampak Konflik Politik terhadap JKA

• Masyarakat Aceh mulai merasa kecemasan terhadap kepastian layanan kesehatan di masa mendatang.
• Konflik antara eksekutif dan legislatif dianggap mengubah JKA menjadi panggung kegaduhan politik.
• Om Sur meminta evaluasi total dan pembangunan kembali komunikasi yang sehat antar-lembaga.
• Harapan agar JKA tetap aktif memberikan layanan kesehatan sebagai hak dasar, bukan komoditas politik.