Tragedi Idi Cut-Arakundo, yang terjadi pada 3 Februari 1999, menjadi salah satu peristiwa paling berdarah di Aceh. Peristiwa ini menimbulkan korban jiwa dari kalangan warga sipil serta dampak sosial dan psikologis yang berkepanjangan bagi keluarga korban dan masyarakat sekitar. Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Masthur Yahya, mengatakan bahwa tragedi ini menjadi simbol penderitaan masyarakat sipil yang terjebak dalam situasi konflik bersenjata, di mana prinsip-prinsip perlindungan HAM tidak berjalan sebagaimana mestinya pada waktu itu.

Dampak Berkepanjangan

• Tragedi Idi Cut-Arakundo membekas dalam ingatan keluarga korban maupun dalam memori kolektif masyarakat Aceh.
• Pemulihan hak-hak korban belum optimal, menjadikan peringatan tragedi ini sebagai ruang moral yang penting untuk menyuarakan kembali harapan akan keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Peringatan dan Edukasi

• Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Alfarlaki, mengingatkan agar peringatan peristiwa berdarah itu tidak sekadar seremonial.
• Peristiwa Simpang Kuala Idi Cut dan Ara Kundoe serta Bumi Flora harus menjadi perhatian serius Kementerian HAM untuk diselesaikan, baik secara non yudisial maupun yudisial.
• Peringatan Tragedi Idi Cut-Arakundo juga memiliki peran strategis dalam merawat ingatan kolektif agar peristiwa kelam di masa lalu tidak dihapus dari kesadaran publik.
• Ingatan sejarah yang dirawat secara kritis merupakan instrumen penting untuk mencegah keberulangan pelanggaran HAM.

Edukasi untuk Generasi Muda

• Peringatan ini harus menjadi sarana edukasi HAM bagi generasi muda.
• Generasi yang tidak mengalami langsung masa konflik perlu diberikan pemahaman yang utuh tentang dampak pelanggaran HAM, pentingnya penghormatan terhadap hak hidup dan martabat manusia, serta urgensi membangun budaya damai dan keadilan sosial.
• Sehingga peringatan ini berfungsi sebagai media pembelajaran sejarah, kemanusiaan, dan nilai-nilai demokrasi. “Aceh bukan daerah kebencian. Aceh adalah daerah kedamaian,” kata Malik Mahmud.