Pemerintah pusat akan memberikan bantuan sapi meugang sebesar Rp 50 juta per desa di Aceh terdampak bencana. Bantuan ini diharapkan dapat membantu warga Aceh menjelang bulan suci Ramadhan. Namun, tanpa petunjuk teknis yang tegas, potensi konflik sosial masih tinggi.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengatakan bahwa bantuan ini adalah hasil usulan Pemerintah Aceh yang disetujui Presiden. Namun, distribusi bantuan tanpa pemetaan korban presisi dapat memicu kecemburuan dan ketegangan antarwarga.

Potensi Konflik Sosial

• Ketidakadilan dalam distribusi: Desa dengan puluhan korban menerima nominal yang sama dengan desa yang ratusan warganya kehilangan rumah.
• Beban moral pada keuchik: Keuchik dan perangkat gampong harus mengelola distribusi sapi, yang dapat memicu tekanan dan tuduhan.
• Kecemburuan dan ketegangan: Warga yang tidak menerima bantuan merasa dianaktirikan, yang dapat memicu gosip dan tuduhan politis.
• Ekonomi rapuh pascabencana: Kecemburuan sekecil apa pun bisa membesar dalam kondisi ekonomi yang rapuh.

Solusi yang Dibutuhkan

• Petunjuk teknis yang tegas: Distribusi harus berbasis daftar korban terdampak berat.
• Transparansi: Daftar korban harus terbuka di ruang publik desa dan diawasi lintas pihak.
• Pemetaan korban presisi: Pemetaan korban yang presisi dapat mencegah konflik sosial.

Tanpa langkah-langkah ini, bantuan bencana berisiko salah sasaran dan memecah harmoni sosial di Aceh.