Bencana banjir di Aceh Tamiang dan Aceh Timur tidak hanya merusak fisik, tetapi juga memutus mata pencaharian ratusan pelaku UMKM. Izuddin, pemilik Sharing Kopi, kehilangan tiga usaha senilai Rp 600 juta, sementara Fitriana, pemilik toko fotokopi, merugi Rp 500 juta. Keduanya kini berjuang bertahan tanpa penghasilan tetap, sementara cicilan utang usaha tetap menunggu.

Relaksasi kredit selama tiga bulan dari bank dinilai tidak cukup. Izuddin menyebutnya hanya menunda kewajiban, bukan solusi. Sementara itu, Alwi, pemilik kursus bahasa Inggris di Idi Rayeuk, Aceh Timur, terkejut menerima tagihan denda Rp 50.000 dari PT Federal International Finance (FIF Group), meski pemerintah daerah telah mengimbau relaksasi bagi korban bencana.

Dampak Utang Pasca Bencana

• UMKM hancur total: Warung kopi, butik, toko fotokopi, dan kursus bahasa Inggris lenyap, meninggalkan utang yang harus dibayar tanpa sumber pendapatan.
• Relaksasi kredit tidak efektif: Penundaan cicilan selama tiga bulan dianggap tidak cukup untuk pemulihan usaha yang membutuhkan waktu lebih lama.
• Penagihan tetap berjalan: Beberapa lembaga keuangan, seperti FIF Group, terus menagih cicilan dan denda, bahkan saat korban masih berada di pengungsian.
• Bantuan pemerintah terlambat: Verifikasi bantuan bagi pelaku UMKM terdampak berjalan lambat, meninggalkan warga tanpa harapan pemulihan.

Keluhan dan Harapan Warga

Warga seperti Aldo di Lhokseumawe dan Dedi di Aceh Tengah mengaku terus ditelepon oleh petugas leasing untuk menagih cicilan, meski mereka sedang dalam kondisi sulit pascabencana. Siska Yanti, Ketua Kelompok Nasabah Mekaar, menyebutkan bahwa kebijakan relaksasi hanya disampaikan secara lisan tanpa surat resmi, membuat pelaksanaannya tidak konsisten.

Harapan warga kini tertuju pada pemerintah dan lembaga keuangan untuk memberikan solusi konkret. Mereka berharap adanya penghapusan denda, penundaan cicilan yang lebih panjang, dan bantuan modal untuk memulai usaha kembali. Tanpa langkah nyata, pemulihan ekonomi Aceh pascabencana akan semakin terhambat.