Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati Aceh Barat, evaluasi kinerja pemerintahan dinilai penting untuk mengukur sejauh mana janji politik dan visi pembangunan mampu diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak kepada rakyat.

Pengamat politik dan kebijakan publik, Usman Lamreung, menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan memang cukup terjaga, namun stabilitas saja tidak cukup jika tidak disertai keberanian melakukan lompatan kebijakan.

Stabilitas Pemerintahan

• Stabilitas pemerintahan dinilai cukup terjaga tanpa gejolak besar dalam struktur OPD.
• Hubungan koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan Forkopimda, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat terbangun harmonis.

Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi

• Reformasi birokrasi masih berjalan normatif dan administratif, belum sepenuhnya berbasis kinerja dan inovasi.
• Digitalisasi pelayanan publik sudah dimulai, namun implementasinya masih jauh dari optimal.

Pendidikan dan Kesehatan

• Anggaran pendidikan dipenuhi sesuai amanat konstitusi, namun kualitas pembelajaran dan pemerataan guru masih menjadi PR.
• Layanan kesehatan dasar berjalan normal, namun keterbatasan tenaga medis dan distribusi layanan yang tidak merata masih menjadi tantangan.

UMKM dan Ekonomi Daerah

• UMKM belum menunjukkan perkembangan signifikan, dengan akar masalah pada akses permodalan yang lemah dan pendampingan yang tidak berkelanjutan.
• Ekosistem UMKM dari hulu ke hilir belum terbentuk, padahal seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Tantangan ke Depan

• Percepat reformasi birokrasi berbasis kinerja dan digitalisasi.
• Hadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
• Perkuat transparansi dan partisipasi publik.
• Jadikan pendidikan, kesehatan, dan UMKM sebagai prioritas nyata, bukan sekadar jargon pembangunan.

Usman menyimpulkan bahwa satu tahun kepemimpinan Bupati Aceh Barat menunjukkan arah pemerintahan yang relatif stabil, tetapi belum cukup progresif. Tantangan ke depan bukan lagi sekadar menjaga ritme pemerintahan, melainkan keberanian melakukan lompatan kebijakan.