Utang internal antara BPKD dan Bagian Umum Pemkot Lhokseumawe diduga mencapai Rp1 miliar. Nilai tersebut berasal dari sejumlah kegiatan yang belum terbayarkan. Namun, isu ini terkesan ditutup rapat oleh pejabat terkait.

Upaya konfirmasi media kepada pihak-pihak terkait berujung senyap. Kepala Bagian Umum Setdako Lhokseumawe, Mulkan alias Boby, tidak merespons pesan WhatsApp dan panggilan telepon. Kepala BPKD Lhokseumawe, Teguh Heriyanto, memberikan jawaban yang terkesan mengambang dan mengarahkan wartawan untuk menanyakan langsung ke Bagian Umum.

Kronologi Utang Internal

• Rp1 miliar diduga merupakan nilai utang internal Pemkot Lhokseumawe.
• Utang berasal dari sejumlah kegiatan yang belum terbayarkan.
• Pejabat terkait memilih bungkam dan tidak merespons konfirmasi media.
• Kepala BPKD Lhokseumawe, Teguh Heriyanto, memberikan jawaban yang tidak jelas dan mengarahkan wartawan untuk menanyakan langsung ke Bagian Umum.

Dampak dan Pertanyaan Publik

• Masalah ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah.
• Publik khawatir dengan pengelolaan keuangan yang tidak jelas.
• Jika urusan keuangan internal saja tidak transparan, bagaimana publik bisa diyakinkan bahwa pengelolaan anggaran daerah benar-benar terkendali?

Upaya Konfirmasi Media

• Pesan WhatsApp dan panggilan telepon kepada Kepala Bagian Umum Setdako Lhokseumawe tidak merespons.
• Kepala BPKD Lhokseumawe memberikan jawaban yang terkesan mengambang dan mengarahkan wartawan untuk menanyakan langsung ke Bagian Umum.
• Upaya konfirmasi media berujung senyap, menimbulkan pertanyaan tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah.

Kesimpulan

Utang internal Pemkot Lhokseumawe yang mencapai Rp1 miliar diduga menguap. Pejabat terkait memilih bungkam dan tidak merespons konfirmasi media. Masalah ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah dan khawatir publik dengan pengelolaan keuangan yang tidak jelas.

Pertanyaan Reflektif

Jika urusan keuangan internal saja tidak transparan, bagaimana publik bisa diyakinkan bahwa pengelolaan anggaran daerah benar-benar terkendali?