Konflik antara eksekutif dan legislatif di beberapa wilayah Aceh, seperti Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, kerap disoroti sebagai perebutan anggaran yang minim transparansi. Sosiolog dari Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Humam Hamid, menyebut fenomena ini sebagai 'drama picisan' yang hanya merugikan masyarakat.

Menurut Prof. Humam, akar masalah konflik ini adalah perselisihan terkait pembagian anggaran daerah, terutama dana aspirasi atau Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan. Ia mengkritik praktik kompromi gelap di mana anggota dewan bertindak layaknya 'eksekutif bayangan' dalam mengatur proyek.

Sorotan Utama

• Minimnya Transparansi: Prof. Humam menyindir bahwa pengurusan anggaran dewan tidak seharusnya dirahasiakan, dengan analogi tajam: 'Pokir bukanlah salat Tahajud'.

• Dana Otsus Menyusut: Di tengah alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang terus menyusut, masyarakat didorong untuk berani menginvestigasi motif di balik setiap konflik pejabat daerah.

• Desakan Publik: Masyarakat sipil, LSM, dan pewarta diimbau untuk tidak apatis dan mengawal ketat penyusunan anggaran agar benar-benar tepat sasaran.

• Dampak Jangka Panjang: Konflik ini berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi di Aceh, terutama bagi UMKM dan masyarakat yang membutuhkan dana publik.

Prof. Humam menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan anggaran daerah untuk mencegah pembodohan publik dan memastikan dana digunakan secara efektif.