Pemerintah berencana menaikkan tarif BPJS Kesehatan mulai 2026 untuk mengatasi defisit yang mencapai Rp 20–30 triliun per tahun. Kenaikan ini akan mempengaruhi masyarakat menengah ke atas, sementara masyarakat miskin tetap mendapatkan subsidi.

Defisit BPJS mengancam operasional rumah sakit di Aceh, termasuk penundaan pembayaran. Menkes Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa kenaikan tarif masih lebih rendah dibandingkan pengeluaran untuk rokok.

Dampak Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan

• Defisit BPJS Kesehatan: Defisit mencapai Rp 20–30 triliun per tahun, mengancam operasional rumah sakit di Aceh.
• Kenaikan Tarif: Kenaikan tarif akan mempengaruhi masyarakat menengah ke atas, sementara masyarakat miskin tetap mendapatkan subsidi.
• Perbandingan dengan Rokok: Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa kenaikan tarif BPJS masih lebih rendah dibandingkan pengeluaran untuk rokok.
• Data Defisit: Defisit BPJS Kesehatan telah terjadi sejak 2014, dengan beban JKN yang selalu lebih besar dari pendapatan iuran.

Data Defisit BPJS Kesehatan

• 2014: Pendapatan iuran Rp 40,7 triliun, beban JKN Rp 42,7 triliun
• 2015: Pendapatan iuran Rp 52,8 triliun, beban JKN Rp 57,1 triliun
• 2016: Pendapatan iuran Rp 67,4 triliun, beban JKN Rp 67,3 triliun
• 2017: Pendapatan iuran Rp 74,3 triliun, beban JKN Rp 84,4 triliun
• 2018: Pendapatan iuran Rp 85,4 triliun, beban JKN Rp 94,3 triliun
• 2019: Pendapatan iuran Rp 111,8 triliun, beban JKN Rp 108,5 triliun
• 2020: Pendapatan iuran Rp 139,9 triliun, beban JKN Rp 95,5 triliun
• 2021: Pendapatan iuran Rp 143,3 triliun, beban JKN Rp 90,3 triliun
• 2022: Pendapatan iuran Rp 144,0 triliun, beban JKN Rp 113,5 triliun
• 2023: Pendapatan iuran Rp 151,7 triliun, beban JKN Rp 158,9 triliun
• 2024: Pendapatan iuran Rp 165,3 triliun, beban JKN Rp 175,1 triliun
• 2025 (per September): Pendapatan iuran Rp 129,9 triliun, beban JKN Rp 139,4 triliun