Wagub Aceh Mediasi APBK Aceh Singkil, Kesepakatan Tercapai untuk Percepat Pembangunan

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah berhasil memediasi perselisihan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2026. Proses mediasi yang berlangsung intensif sejak siang hingga malam hari pada Sabtu (18/4/2026) akhirnya membuahkan hasil dengan tercapainya kesepakatan bersama.

Perselisihan ini sebelumnya menghambat pengesahan APBK Aceh Singkil 2026, menjadikan daerah tersebut salah satu yang paling terlambat menetapkan anggaran di Aceh. Padahal, batas waktu pengesahan telah ditetapkan pada November 2025.

Kesepakatan dan Komitmen

• Kesepakatan bersama dicapai setelah mediasi intensif di Kantor Gubernur Aceh dan rumah dinas Wakil Gubernur.
• Fadhlullah menekankan pentingnya komitmen dari kedua belah pihak untuk menjalankan kesepakatan demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
• Sidang paripurna pengesahan APBK dijadwalkan pada Selasa, 21 April 2026 untuk memastikan roda pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan optimal.

Dampak dan Harapan

• Keharmonisan antara Pemkab dan DPRK menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan Aceh Singkil.
• Upaya mediasi didampingi oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Syakir, Asisten Administrasi Umum Murthala, dan Inspektur Aceh.
• Diharapkan dengan tercapainya kesepakatan ini, pembangunan di Aceh Singkil dapat berjalan tanpa hambatan lebih lanjut.