Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mendesak para bupati dan wali kota se-Aceh untuk mempercepat pendataan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana banjir dan tanah longsor. Pendataan ini merupakan langkah penting dalam upaya pemulihan pascabencana, terutama setelah pembangunan hunian sementara (huntara) hampir selesai.

Fadhlullah menekankan bahwa pendataan harus segera diselesaikan agar proses pembangunan huntap dapat dimulai tanpa hambatan. Terdapat tiga skema pembangunan huntap yang harus diakselerasi, termasuk bantuan dana tunai sebesar Rp 60 juta bagi masyarakat yang memilih membangun rumah secara mandiri.

Skema Pembangunan Huntap

• Pembangunan huntap komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
• Pembangunan huntap di atas lahan milik korban yang difasilitasi oleh BNPB.
• Bantuan dana tunai Rp 60 juta bagi masyarakat yang membangun rumah secara mandiri.

Langkah Penting

• Menetapkan Surat Keputusan (SK) lokasi huntap.
• Menuntaskan permasalahan lahan.
• Memastikan legalitas tanah.
• Membentuk tim verifikasi huntap yang melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan kejaksaan.

Fadhlullah menekankan bahwa seluruh tahapan harus dipercepat dalam masa transisi tanggap darurat. Pendataan harus tuntas sebelum masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memastikan pemulihan pascabencana yang cepat dan efektif.