Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memimpin rapat strategis untuk membahas revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang dianggap krusial menjelang berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada 2027. Rapat ini dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan berlangsung selama dua jam di Ruang Rapat Sekda Aceh.

Rapat ini bertujuan mempersiapkan kunjungan Badan Legislasi DPR RI ke Banda Aceh, yang dinilai sebagai momentum penting dalam proses konsultasi revisi UUPA. Wakil Gubernur menekankan pentingnya kesiapan maksimal seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menyambut rombongan DPR RI.

Poin-Poin Krusial dalam Rapat

• Dana Otsus: Salah satu poin paling krusial adalah berakhirnya Dana Otsus Aceh pada Januari 2027, yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan daerah.

• Bencana Banjir: Aceh baru saja dilanda bencana banjir besar yang berdampak pada 18 kabupaten/kota, mempertegas pentingnya keberlanjutan dukungan fiskal dari pemerintah pusat.

• Harapan Pemerintah Aceh: Pemerintah Aceh berharap revisi UUPA dapat memperpanjang dan menambah Dana Otsus untuk pemulihan ekonomi masyarakat Aceh.

• Kesiapan Pemerintah: Sekda Aceh, Nasir Syamaun, meminta seluruh tim segera menyiapkan bahan presentasi yang matang, bahkan melibatkan berbagai elemen strategis seperti akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat.

Wakil Gubernur Aceh, Dek Fadh, meyakini bahwa Badan Legislasi DPR RI memiliki komitmen kuat untuk memperhatikan kepentingan rakyat Aceh. Ia berharap momentum ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan seluruh masyarakat Aceh.