Wagub Aceh turun tangan untuk memutuskan polemik bantuan hunian sementara (huntara) di Bireuen. Kehadiran Wagub Fadhlullah bertujuan untuk meluruskan polemik yang ramai dipersoalkan. Dalam rapat, Wagub menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga terdampak, terutama pada masa transisi pemulihan pascabencana.

Para keuchik menyampaikan kondisi riil di lapangan. Hampir seluruh gampong terdampak menyatakan warganya menolak huntara dan memilih langsung hunian tetap (huntap). Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan, mengatakan rumah warganya banyak hanyut, namun mereka tetap menolak huntara.

Polemik Huntara

• Warga Bireuen menolak huntara dan memilih huntap langsung.
• Data menunjukkan 2.646 KK sudah diterima DTH, 1.596 KK terkonfirmasi diterima.
• Proses kliring antar bank dan penyelesaian kekeliruan NIK sedang dilakukan.
• Yan Namora, Tenaga Ahli Kepala BNPB, memastikan DTH diberikan selama tiga bulan dan dapat diperpanjang.

Tanggapan Pemerintah

• Bupati Bireuen Mukhlis menegaskan pilihan warga sudah jelas.
• Anggota DPRA Rusyidi Mukhtar Ceulangiek meminta keuchik menyampaikan kondisi sebenarnya.
• Rapat menyepakati tidak ada warga terdampak yang mengajukan huntara, penerima DTH tidak boleh menerima huntara, dan proses pembangunan huntap menunggu SK Bupati.

Dengan keputusan itu, polemik huntara di Bireuen dinyatakan selesai. Fokus pemerintah kini mempercepat pembangunan hunian tetap agar warga segera keluar dari masa pengungsian.