Pemerintah Aceh berkomitmen mempercepat pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi di Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program ini bertujuan tidak hanya sebagai proyek pembangunan fisik, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan. Pemerintah pusat mendorong pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk memangkas biaya dan menekan harga rumah.

Langkah Konkret Pemerintah Aceh

• Pembebasan PBG dan BPHTB: Pemerintah Aceh akan segera menerbitkan regulasi daerah untuk membebaskan retribusi PBG dan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
• Percepatan Proses Perizinan: Optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) akan menjadi ujung tombak percepatan proses perizinan untuk memastikan proses yang mudah dan harga yang murah.
• Sinergi dengan Pemerintah Pusat: Pemerintah Aceh berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam merealisasikan program 3 juta rumah.

Dampak Program

• Mengatasi Backlog Perumahan: Program ini diharapkan dapat mengatasi masalah backlog perumahan di Aceh.
• Meningkatkan Kesejahteraan: Dengan rumah yang terjangkau, masyarakat Aceh, terutama yang kurang mampu, dapat merasakan manfaat langsung dari program ini.
• Hunian Layak: Setiap rakyat Aceh memiliki kesempatan untuk tinggal di rumah yang aman, sehat, dan bermartabat.