Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, berhasil menyelesaikan perselisihan antara Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil terkait pengesahan Rancangan APBK Tahun 2026. Mediasi yang berlangsung intensif sejak siang hingga malam di Kantor Gubernur Aceh dan rumah dinas Wakil Gubernur pada Sabtu (18/4/2026) akhirnya membuahkan hasil dengan tercapainya kesepakatan bersama.

Konflik ini sebelumnya menghambat pengesahan APBK Singkil 2026, membuat daerah tersebut menjadi salah satu yang paling terlambat menetapkan anggaran di Aceh. Batas waktu pengesahan seharusnya telah ditetapkan pada November 2025.

Kesepakatan dan Komitmen

• Kesepakatan bersama dicapai setelah mediasi intensif oleh Wagub Aceh.
• Sidang paripurna untuk pengesahan APBK akan dilaksanakan pada Selasa (21/4/2026).
• Keharmonisan antara pemerintah kabupaten dan DPRK dinilai kunci untuk pembangunan Aceh Singkil.

Dampak dan Harapan

• Stabilitas pemerintahan daerah diharapkan terjaga setelah kesepakatan ini.
• Roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan optimal tanpa hambatan lebih lanjut.
• UMKM dan masyarakat Aceh Singkil diharapkan merasakan dampak positif dari pengesahan APBK yang tepat waktu.