Wagub Aceh Fadhlullah meminta kebijakan barcode pembelian BBM dihapus sementara selama masa transisi pemulihan bencana di Aceh. Kebijakan tersebut dinilai menghambat operasional alat berat dan memperlambat proses rehabilitasi infrastruktur, terutama menjelang bulan suci Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri.

Fadhlullah menyampaikan, permintaan penghapusan barcode BBM ini juga telah ia komunikasikan langsung kepada Direktur Utama PT Pertamina (persero). Menurutnya, kondisi darurat yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Aceh membutuhkan perlakuan khusus agar pemulihan berjalan lebih cepat.

Kendala Operasional Alat Berat

• Alat-alat berat yang bekerja untuk penanganan dampak bencana kesulitan mendapatkan BBM di SPBU, sehingga menghambat pekerjaan.
• Antrean pembelian BBM mencapai 3-4 kilometer di jalan, memperlambat proses pemulihan.

Dukungan dari MPR RI

• Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan dukungannya dan memastikan aspirasi Pemerintah Aceh akan diperjuangkan di tingkat pusat.
• Muzani dan Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, sepakat agar penerapan barcode BBM ditiadakan untuk sementara waktu.

Dampak Pembatasan BBM

• Pembatasan BBM melalui sistem barcode sangat berdampak pada kerja alat berat yang beroperasi tanpa henti untuk pemulihan infrastruktur pascabencana.
• Alat-alat berat yang beroperasi 24 jam tidak terjatah oleh jumlah BBM yang terbatas akibat barcode, sehingga proses pemulihan infrastruktur bisa lebih cepat lagi.