Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mendesak pemerintah pusat untuk menjadikan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai prioritas nasional. Permintaan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Sosial (Mensos) di Kantor Kemenko PMK.

Fadhlullah menekankan bahwa kebutuhan hunian tetap di Aceh masih sangat besar dan belum sebanding dengan rencana pembangunan yang tersedia. Berdasarkan data, total rumah rusak dan hilang di Aceh mencapai 246.484 unit, dengan 97.936 unit termasuk dalam kategori rusak berat dan hilang.

Kebutuhan dan Rencana Pembangunan

• Total kebutuhan huntap: 246.484 unit
• Rumah rusak berat dan hilang: 97.936 unit
• Rencana pembangunan huntap hingga 18 Februari 2026: 9.246 unit atau 9,4 persen dari total kebutuhan
• Usulan rencana aksi (Renaksi) Kementerian PUPR/PKP: 21.590 unit atau 22 persen dari kebutuhan

Skema Percepatan Pembangunan

Fadhlullah mengusulkan beberapa skema untuk mempercepat pembangunan huntap:

• Konstruksi paralel: Proses penyediaan lahan, penyusunan detail engineering design (DED), hingga pembangunan fisik dilakukan secara simultan.
• Cluster construction: Penugasan langsung BUMN Karya untuk pembangunan dengan pola cluster construction.

Sinkronisasi Data

Fadhlullah juga menekankan pentingnya sinkronisasi dan penetapan satu data (single data) huntap berbasis JITUPASNA, BNBA, serta verifikasi lapangan. Data final tersebut harus menjadi dasar resmi penganggaran agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekurangan alokasi.

Progres Pembangunan

• Skema CSR: Pembangunan 500 unit rumah tipe 36 di Desa Tanjung Seumantoh, Aceh Tamiang, dan ratusan unit di sejumlah desa di Aceh Utara.
• Tahap saat ini: Pembersihan lahan hingga finalisasi pembebasan lahan.

Fadhlullah meminta dukungan anggaran masa transisi agar pengungsi yang masih menempati hunian sementara (huntara) atau tenda dapat segera menempati rumah permanen.