Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memastikan Pemerintah Aceh siap menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini ditegaskan usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Program ini bertujuan untuk mempercepat realisasi target pembangunan tiga juta rumah bagi rakyat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah Aceh akan menyesuaikan regulasi daerah agar program tersebut berjalan efektif dan manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

Langkah-Langkah Pemerintah Aceh

• Pembebasan Retribusi: Arahan Menteri Dalam Negeri soal pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan segera ditindaklanjuti melalui regulasi daerah (Perkada).
• Optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP): Pemerintah Aceh akan memangkas hambatan birokrasi melalui optimalisasi MPP agar proses perizinan tidak menjadi penghalang percepatan pembangunan rumah bagi MBR.
• Sinergi dengan Pemerintah Pusat: Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengatasi persoalan backlog perumahan di Aceh, baik melalui skema renovasi maupun pembangunan rumah baru secara lebih masif.

Manfaat Program

• Harga Terjangkau: Pembebasan retribusi PBG dan BPHTB akan menjadikan harga rumah lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
• Meningkatkan Kesejahteraan: Program ini diharapkan dapat meningkatkan derajat dan harkat martabat rakyat Aceh, terutama yang kurang mampu.
• Proses Mudah: Dengan memangkas hambatan birokrasi, proses perizinan akan menjadi lebih mudah dan cepat.