Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memastikan Pemerintah Aceh siap menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program strategis Presiden. Komitmen ini ditegaskan usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Program ini bertujuan untuk membangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Aceh. Fadhlullah menegaskan bahwa Aceh akan segera menyesuaikan regulasi daerah agar program tersebut bisa berjalan efektif dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Komitmen Pemerintah Aceh

• Pembebasan Retribusi: Aceh akan membebaskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk MBR.
• Optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP): Pemerintah Aceh akan memangkas hambatan birokrasi melalui optimalisasi MPP agar proses perizinan tidak menjadi penghalang bagi percepatan pembangunan rumah MBR.
• Sinergi dengan Pusat: Dengan adanya sinergi antara pusat dan daerah, diharapkan persoalan backlog perumahan di Aceh dapat segera teratasi melalui skema renovasi maupun pembangunan rumah baru yang lebih masif.

Manfaat Program

• Meningkatkan Kesejahteraan: Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, terutama yang kurang mampu.
• Harga Terjangkau: Kebijakan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bertujuan agar harga rumah yang dibangun oleh pengembang tetap terjangkau bagi rakyat kecil.
• Proses Mudah: Pemerintah Aceh ingin memastikan bahwa proses perizinan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memiliki rumah.