Aceh, yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alam dan dana otonomi khusus terbesar di Indonesia, masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Angka kemiskinan mencapai 12,33 persen dan pengangguran terbuka 4,76 persen, menunjukkan ketidakseimbangan antara potensi dan realitas ekonomi daerah.

Salah satu masalah utama adalah eksternalitas negatif dari kebijakan yang tidak terintegrasi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp7 triliun per tahun justru menguntungkan provinsi lain, karena bahan pangan seperti telur dan sayuran diimpor dari luar Aceh. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam memanfaatkan sumber daya lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dampak Eksternalitas Negatif

• Kebocoran Nilai Tambah: Uang triliunan rupiah yang seharusnya memutar roda ekonomi lokal lebih banyak mengalir ke provinsi tetangga.
• Korupsi di BUMD: Kasus korupsi di PT Beurata Maju, BUMD di Aceh Timur, menunjukkan kerugian negara mencapai Rp1,2 miliar dan tidak pernah menyetorkan laba sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
• Kerentanan terhadap Bencana: Bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 menyebabkan 125.173 debitur UMKM terdampak dengan total nilai utang KUR mencapai Rp7,38 triliun.
• Ketidaksiapan Infrastruktur: Terputusnya akses jalan dan jembatan, serta ketidakstabilan pasokan listrik, menekan kinerja industri di wilayah terdampak.

Solusi dan Langkah Strategis

• Penguatan Kelembagaan: Restrukturisasi dan profesionalisasi manajemen BUMD untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
• Hilirisasi Industri: Mengembangkan industri pengolahan lokal untuk menambah nilai tambah dari sumber daya alam Aceh.
• Pendataan Ekonomi Digital: Mengadaptasi pendekatan pendataan untuk mengakomodasi usaha digital yang semakin berkembang.
• Pemulihan UMKM: Relaksasi kredit, pendampingan usaha, dan penguatan infrastruktur logistik untuk memulihkan ekonomi pasca-bencana.

Aceh memiliki semua modal untuk keluar dari jebakan anomali ekonomi. Dua dekade damai adalah pencapaian politik, tetapi kesejahteraan ekonomi harus diraih dengan keberanian mengoreksi diri dan kebijakan yang terintegrasi.