Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad, mendorong Majelis Adat Aceh (MAA) untuk melakukan koordinasi intensif dengan para ulama dan umara dalam membahas penyesuaian mahar nikah. Ini dilakukan untuk mengurangi beban calon pengantin, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah, sambil menjaga nilai adat dan syariat Islam.

Menurut Musriadi, tingginya standar mahar di beberapa wilayah dapat menjadi penghambat pernikahan yang sah dan sesuai syariat. Ia menegaskan bahwa adat Aceh menjunjung tinggi nilai kesederhanaan dan keberkahan dalam pernikahan.

Koordinasi Intensif

• MAA diharapkan duduk bersama ulama dan umara untuk merumuskan kebijakan mahar nikah yang bijak.
• Koordinasi ini penting agar keputusan memiliki legitimasi adat, agama, dan pemerintahan.
• Hasil kesepakatan diharapkan diterima luas oleh masyarakat.

Peran MAA sebagai Mediator

• MAA diharapkan berperan aktif sebagai mediator antara aspirasi masyarakat, pandangan ulama, dan kebijakan pemerintah daerah.
• Sinergi antara MAA, ulama, dan umara penting untuk menjadikan pernikahan sebagai jalan ibadah yang mudah, bukan beban sosial dan ekonomi.

DPRK Banda Aceh siap mendukung langkah-langkah yang memperkuat nilai adat dan syariat Islam serta mendorong kesejahteraan sosial masyarakat dalam kehidupan berkeluarga.