Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Surya Dharma, menangis di hadapan pendemo di ruang paripurna gedung DPRK Bireuen, Senin, 9 Februari 2026. Surya mengaku tidak pernah menerima data penanganan bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen sejak banjir melanda daerah itu.

Surya menyebut telah berulang kali meminta data dari BPBD, termasuk jumlah korban, kondisi pengungsian, dan sumber anggaran penanganan bencana. Namun, hingga kini, informasi tersebut tak pernah diterima DPRK.

Transparansi dan Tanggung Jawab

Surya menegaskan persoalan utama yang disuarakannya bukan sekadar soal hunian sementara (huntara) atau hunian tetap (huntap), melainkan transparansi dan tanggung jawab pemerintah terhadap korban bencana.

Inspeksi Mendadak

Dalam sejumlah inspeksi mendadak, pihaknya kembali meminta data kepada BPBD Bireuen. Namun, menurut dia, permintaan tersebut tetap tidak digubris.

Kunjungan ke Lokasi Terdampak

Surya mengaku telah turun langsung ke lapangan hampir setiap hari sejak bencana terjadi. Ia menyaksikan sendiri kondisi warga yang masih bertahan di pengungsian, bahkan hingga di meunasah-meunasah.

Tanggung Jawab DPRK

Di hadapan massa aksi, Surya menyatakan DPRK Bireuen siap menindaklanjuti seluruh keluhan masyarakat. Ia mengatakan para Anggota DPRK akan turun langsung ke titik-titik terdampak untuk membuktikan kondisi yang dialami warga.

Pengujuk Rasa

Pernyataan Surya disampaikan di hadapan perwakilan pengujuk rasa di kantor DPRK Bireuen. Aksi digelar untuk menagih tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bireuen atas penanganan pascabencana banjir, termasuk realisasi janji pembangunan 1.000 unit hunian tetap bagi warga terdampak.