WALHI Desak Pansus Banjir Aceh Bertindak Nyata, Bukan Sekadar Formalitas

BANDA ACEH — Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Aceh, Afifuddin Acal, menilai rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) bencana ekologis oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh merupakan langkah yang tepat. Namun, ia menegaskan pansus tersebut tidak boleh berhenti pada formalitas politik semata.

Menurut Afifuddin, pansus harus menghasilkan tindakan konkret, termasuk mengungkap aktor perusak lingkungan serta menghentikan aktivitas yang selama ini memperparah bencana ekologis di Aceh.

Tindakan Nyata Dibutuhkan

WALHI menilai pansus tidak cukup hanya fokus pada investigasi, tetapi harus diikuti langkah tegas untuk menghentikan praktik perusakan lingkungan. Salah satu hal penting, kata Afifuddin, adalah mengidentifikasi perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di kawasan resapan air dan hutan.

• Pansus harus mempertanyakan mengapa hanya tiga perusahaan yang izinnya dicabut. Padahal pada 2022 lalu izin perusahaan-perusahaan itu sudah pernah dicabut.
• Afifuddin mendorong agar pansus melibatkan masyarakat sipil dan para ahli lingkungan guna memastikan kesimpulan yang dihasilkan berbasis data dan kajian ilmiah.
• Ia juga menekankan pentingnya pengungkapan aktor-aktor perusak lingkungan, mulai dari perkebunan sawit bermasalah, perusahaan tambang, hingga perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), termasuk PT THL.

Harapan WALHI

WALHI berharap pansus bencana ekologis tidak dijadikan alat kepentingan politik jangka pendek, melainkan menjadi langkah serius untuk menyelamatkan lingkungan dan mencegah bencana serupa terulang di masa mendatang.