Wali Kota Lhokseumawe, Dr Sayuti Abubakar, SH, MH, meminta perusahaan wajib memberikan tunjangan hari besar keagamaan tiga kali dalam setahun. Tunjangan tersebut setara dengan satu kilogram daging beserta bumbu, yang dapat diberikan dalam bentuk uang atau sesuai kebijakan perusahaan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha di Kota Lhokseumawe.

Kebijakan ini ditegaskan saat kegiatan silaturahmi dan Implementasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2026 di Aula Kantor Wali Kota Lhokseumawe. Sayuti Abubakar menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk membangun komunikasi, sinergisitas, dan pemahaman bersama antara pemerintah dan dunia usaha demi kemaslahatan bersama.

Detail Kebijakan

• Tunjangan Hari Besar: Setara dengan 1 kg daging beserta bumbu, diberikan sebelum Idul Fitri, Idul Adha, dan bulan puasa.
• Kepatuhan UMP: UMP Aceh Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 3,9 persen, dan mulai berlaku pada bulan Maret 2026.
• Sanksi: Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan UMP dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan penyitaan aset perusahaan.
• Tenaga Kerja Lokal: Perusahaan diwajibkan memprioritaskan tenaga kerja lokal, dengan ketentuan minimal 80 persen pekerja ber-KTP Lhokseumawe.

Dampak dan Harapan

• Kesejahteraan Pekerja: Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memastikan kepatuhan terhadap UMP Aceh 2026.
• Iklim Usaha: Pemko Lhokseumawe berharap seluruh perusahaan dan pelaku usaha dapat mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat, berkeadilan, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Baitul Mal Kota (BMK) Lhokseumawe H. Damanhur, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Lhokseumawe, serta utusan 62 badan usaha dan perusahaan dari berbagai sektor.