Wali Nanggroe Aceh, PYM Tengku Malik Mahmud Al Haytar, memanggil Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah untuk membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Aceh. Pertemuan ini menyoroti berbagai isu strategis, termasuk dampak banjir, potensi kriminalitas, dan perdagangan manusia yang menimpa perempuan muda asal Aceh.

Dalam pertemuan di Meuligo Wali Nanggroe, Banda Aceh, Wali Nanggroe menyoroti kondisi masyarakat yang terdampak banjir besar. Ia mengungkapkan kekhawatirannya tentang warga yang masih terisolasi di beberapa kawasan terdampak. Kapolda Marzuki menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan hunian sementara dan bantuan uang tunggu sebesar Rp600 ribu per bulan untuk korban banjir.

Dampak Banjir dan Potensi Kriminalitas

• Warga terisolasi: Wali Nanggroe meminta bantuan kepolisian untuk mengevakuasi warga yang masih terisolasi akibat banjir.
• Hunian sementara: Kapolda menjelaskan bahwa korban banjir ditempatkan di hunian sementara dan menerima bantuan uang tunggu.
• Potensi kriminalitas: Wali Nanggroe mengkhawatirkan meningkatnya angka kriminalitas akibat tekanan ekonomi pascabencana.
• Pola perpindahan: Kapolda mengungkapkan bahwa masyarakat terdampak cenderung berpindah ke kota-kota terdekat atau provinsi lain.

Ancaman Perdagangan Perempuan

• Korban perdagangan manusia: Wali Nanggroe mengungkapkan kekhawatirannya tentang perempuan muda asal Aceh yang menjadi korban perdagangan manusia di Malaysia.
• Imbauan kepada orang tua: Kapolda mengimbau orang tua untuk tidak mudah percaya kepada calo yang menawarkan pekerjaan di luar negeri.
• Pemantauan kepolisian: Polda Aceh memantau perkembangan persoalan perdagangan manusia untuk mencegah semakin banyak warga Aceh menjadi korban.

Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama antara Wali Nanggroe dan Kapolda Aceh untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.