Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mempermudah akses layanan medis bagi masyarakat, terutama warga yang terdampak bencana alam. Hambatan administratif, kata dia, tidak menjadi penghalang bagi warga untuk mendapatkan penanganan cepat.

Dalam pertemuan dengan jajaran BPJS Kesehatan di Meuligoe Wali Nanggroe, Selasa, 3 Februari 2026, Wali Nanggroe menekankan pentingnya optimalisasi fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Ia berharap ada langkah konkret agar prosedur bagi pasien di wilayah darurat dan pascabencana dapat dilakukan dengan penyesuaian khusus.

Kebutuhan Warga Terdampak Bencana

• Wali Nanggroe Aceh meminta akses layanan kesehatan secepat dan semudah mungkin bagi warga terdampak bencana.
• Hambatan administratif tidak menjadi penghalang bagi warga untuk mendapatkan penanganan cepat.

Tanggapan BPJS Kesehatan

• Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Neni Fajar, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti arahan tersebut.
• BPJS Kesehatan terbuka untuk melakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kondisi darurat di daerah.

Keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Aceh

• Pertemuan tersebut juga membahas keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
• Neni memastikan BPJS Kesehatan akan mendukung penuh segala keputusan Pemerintah Aceh terkait skema kepesertaan JKA di masa mendatang demi menjamin perlindungan kesehatan masyarakat.

Kehadiran Penting

• Wali Nanggroe turut didampingi Staf Khusus M. Raviq dan Anggota Majelis Tuha Peut Sulaiman Abda.
• Sementara dari pihak BPJS hadir pula Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan, Rasinta Ria Ginting, beserta jajaran manajemen lainnya.