Wali Nanggroe menekankan bahwa pembangunan Aceh tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan sosial dan adat. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun 2026 di Meuligoe Wali Nanggroe, Selasa 7 April 2026.

Menurutnya, bencana banjir hidrometeorologi pada 26 November 2025 tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengguncang tatanan sosial dan kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara menyeluruh.

Poin-Poin Penting

• Pemulihan Sosial dan Adat: Wali Nanggroe menekankan bahwa pembangunan harus memperkuat nilai-nilai adat dan syariat, bukan hanya infrastruktur fisik.
• Sinergi Lintas Lembaga: Konsolidasi antara lembaga adat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota diperlukan untuk mempercepat pemulihan.
• Peran Strategis MAA: Majelis Adat Aceh didorong untuk mengambil peran strategis dalam mediasi sosial, penguatan harmonisasi masyarakat, dan pelestarian nilai-nilai adat.
• Penguatan Kelembagaan Adat: Revitalisasi institusi, digitalisasi dan dokumentasi adat, serta pelibatan generasi muda menjadi kunci untuk memastikan adat Aceh tetap relevan.

Wali Nanggroe menyampaikan optimisme terhadap peran MAA dalam menjaga jati diri Aceh di tengah berbagai tantangan. Ia berharap Musyawarah Besar MAA 2026 mampu melahirkan langkah konkret untuk pemulihan menyeluruh Aceh.