Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, bersama tim dari LAN RI meninjau layanan publik di Aceh Tamiang pada 24 Februari 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan perbaikan tata kelola pasca banjir yang melanda wilayah tersebut. Peninjauan mencakup layanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil, kesiapan Mall Pelayanan Publik (MPP), serta fasilitas layanan di Kejaksaan Negeri.

Tim menilai alur pelayanan, kapasitas sumber daya manusia, integrasi layanan digital, waktu tunggu masyarakat, dan kondisi sarana prasarana. Temuan lapangan akan menjadi dasar rekomendasi teknis untuk perbaikan cepat dan penguatan tata kelola jangka menengah.

Fokus Peninjauan

• Alur pelayanan dan integrasi digital
• Kapasitas sumber daya manusia dan waktu tunggu masyarakat
• Kondisi sarana dan prasarana pelayanan publik

Rencana Aksi

• Pelatihan ASN nol rupiah untuk meningkatkan kompetensi
• Pendampingan teknis berkelanjutan hingga indikator kinerja stabil
• Integrasi data kinerja layanan dan penyempurnaan dashboard monitoring

Wakil Menteri PANRB menekankan pentingnya kolaborasi antara LAN, BKN, ANRI, dan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan layanan publik. Ia juga menambahkan bahwa pemulihan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga pada akuntabilitas dan kemudahan akses layanan.

Kepala Pusjar SKMK LAN RI, Said Fadhil, menegaskan bahwa LAN RI akan menyediakan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan ketahanan organisasi dan kualitas pelayanan dalam situasi darurat. Pelatihan akan mencakup keterampilan pelayanan seperti manajemen antrian, pelayanan front office, komunikasi publik, serta dukungan psikososial bagi masyarakat terdampak.