Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Singkil mendukung langkah Anggota DPRK Aceh Singkil yang berencana menggunakan hak interpelasi terhadap Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon. Ketua YARA, Kaya Alim, menyatakan bahwa ada sejumlah persoalan serius yang perlu dijelaskan langsung oleh Bupati melalui forum resmi DPRK, termasuk belum disepakatinya APBK Tahun Anggaran 2026 hingga saat ini.

Menurut Kaya Alim, hak interpelasi menjadi instrumen penting agar seluruh persoalan tersebut dapat dibuka secara terang benderang kepada publik. Selain persoalan anggaran, Kaya Alim juga menyoroti dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana disuarakan oleh massa aksi dalam demonstrasi di depan Gedung DPRK Aceh Singkil, Senin, 9 Februari 2026.

Persoalan Serius yang Harus Dijelaskan

• APBK 2026 belum disahkan: Kesepakatan APBK 2026 belum disahkan melalui rapat paripurna.
• Duga jual beli jabatan: Duga praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
• Kemewahan pemerintah: Pengadaan mobil dinas dan fasilitas lainnya yang dianggap mempertontonkan kemewahan.
• Nepotisme: Duga adanya upaya mengondisikan keluarga untuk menduduki jabatan strategis.

Demonstrasi Massa

Gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat Aceh Singkil menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRK Aceh Singkil sebagai bentuk evaluasi satu tahun pemerintahan Safriadi Oyon–Hamzah Sulaiman. Massa mendesak DPRK menggunakan hak interpelasi hingga hak angket, serta menolak rencana pengadaan mobil dinas bupati senilai Rp2,6 miliar dan meminta penyelidikan dugaan penyimpangan Banpres penanganan banjir senilai Rp4 miliar.