Sekitar 150 tenaga honorer di Kota Lhokseumawe akan dirumahkan seiring kebijakan pemerintah yang menghapus status honorer mulai tahun 2026. Mereka berasal dari tenaga honorer magang di Dinas Kesehatan serta tenaga administrasi yang tidak terdaftar dalam database pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris, menjelaskan bahwa para tenaga honorer tersebut juga merupakan peserta yang tidak lulus dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah daerah tidak lagi dapat menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi mereka, sehingga mereka tidak akan menerima gaji meskipun masih masuk kerja.

Dampak Kebijakan

• 150 tenaga honorer di Lhokseumawe akan kehilangan pekerjaan mereka.
• Mereka berasal dari Dinas Kesehatan dan administrasi yang tidak terdaftar dalam database.
• Pemerintah daerah telah meminta OPD untuk menyampaikan kondisi ini kepada para tenaga honorer.

Harapan untuk Tenaga Honorer

• Data tenaga honorer telah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk skema PPPK paruh waktu atau skema lain.
• Masih ada harapan bagi mereka melalui kebijakan dari pemerintah pusat.

Kondisi Saat Ini

• Sebagian tenaga honorer sudah mengetahui kondisi ini dan tidak lagi bekerja.
• Namun, masih ada yang bertahan dengan harapan ada keajaiban.
• Pemerintah daerah berharap agar tidak menjadi beban ke depan, sebab mereka tetap masuk kerja tetapi tidak ada gaji.

Langkah Selanjutnya

• Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan BKN untuk mencari solusi bagi tenaga honorer.
• Harapan agar ada kebijakan dari pemerintah pusat yang dapat memberikan solusi bagi mereka.

Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian bagi tenaga honorer dan mengurangi beban keuangan pemerintah daerah. Namun, nasib mereka masih ditunggu melalui kebijakan yang akan datang dari pemerintah pusat.

Dampak Jangka Panjang

• Kebijakan ini dapat mengurangi beban keuangan pemerintah daerah.
• Namun, juga dapat menimbulkan dampak sosial bagi tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan.
• Diperlukan kebijakan yang dapat memberikan solusi bagi tenaga honorer yang dirumahkan.