Pemerintah Aceh melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengumumkan bahwa hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 dari Kementerian Dalam Negeri RI telah diterima. Hasil evaluasi ini akan dipelajari dan disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) akan mempelajari catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti dari hasil evaluasi tersebut. Hasil evaluasi ini juga akan dilaporkan ke Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, untuk tindak lanjut lebih lanjut. Proses Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil evaluasi APBA 2026 dari Kemendagri telah diterima oleh Pemerintah Aceh. Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) akan mempelajari catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti. Hasil evaluasi akan dilaporkan ke Gubernur Aceh dan disahkan oleh DPRA. Jika ada perkembangan terbaru, akan disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh. Proses ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh. Dengan adanya evaluasi dari Kemendagri, diharapkan APBA 2026 dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Dampak Jangka Panjang Peningkatan kualitas anggaran melalui evaluasi yang komprehensif. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Peningkatan pelayanan publik melalui alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan APBA 2026 dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Aceh dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Langkah Selanjutnya Pemerintah Aceh akan mempelajari hasil evaluasi secara mendalam. Hasil evaluasi akan disahkan dalam rapat paripurna DPRA. Gubernur Aceh akan menerima laporan dan memberikan arahan lebih lanjut. Proses ini menunjukkan komitmen Pemerintah Aceh dalam mengelola anggaran dengan baik dan bertanggung jawab, demi kesejahteraan masyarakat Aceh. Kesimpulan Evaluasi APBA 2026 oleh Kemendagri merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa anggaran yang disusun dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan APBA 2026 dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Pemerintah Aceh melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengumumkan bahwa hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 dari Kementerian Dalam Negeri RI telah diterima. Hasil evaluasi ini akan dipelajari dan disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) akan mempelajari catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti dari hasil evaluasi tersebut. Hasil evaluasi ini juga akan dilaporkan ke Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, untuk tindak lanjut lebih lanjut. Proses Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil evaluasi APBA 2026 dari Kemendagri telah diterima oleh Pemerintah Aceh. Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) akan mempelajari catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti. Hasil evaluasi akan dilaporkan ke Gubernur Aceh dan disahkan oleh DPRA. Jika ada perkembangan terbaru, akan disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh. Proses ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh. Dengan adanya evaluasi dari Kemendagri, diharapkan APBA 2026 dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Dampak Jangka Panjang Peningkatan kualitas anggaran melalui evaluasi yang komprehensif. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Peningkatan pelayanan publik melalui alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan APBA 2026 dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Aceh dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Langkah Selanjutnya Pemerintah Aceh akan mempelajari hasil evaluasi secara mendalam. Hasil evaluasi akan disahkan dalam rapat paripurna DPRA. Gubernur Aceh akan menerima laporan dan memberikan arahan lebih lanjut. Proses ini menunjukkan komitmen Pemerintah Aceh dalam mengelola anggaran dengan baik dan bertanggung jawab, demi kesejahteraan masyarakat Aceh. Kesimpulan Evaluasi APBA 2026 oleh Kemendagri merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa anggaran yang disusun dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan APBA 2026 dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, melantik dua pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Rosdi dilantik sebagai Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar), sementara Cut Ahmad Putra sebagai Kepala Unsur Pelaksana (Kalaksa) BPBD. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota nomor 800/1.3.3/1527/2025 tertanggal 12 Desember 2025. Afdhal menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijawab dengan kinerja, bukan sekedar status. Ia berpesan agar para pejabat baru segera menyesuaikan diri dan bekerja, mengingat tantangan pemerintah yang tidak menunggu. Selain itu, Afdhal juga melantik 18 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Harapan untuk Pejabat Baru Kepala Dinas Pariwisata: Diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor pariwisata yang islami, berbudaya, dan berkelanjutan, serta memperkuat promosi destinasi wisata dan ekonomi kreatif daerah. Kalaksa BPBD: Diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan respons penanggulangan bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Pesan Wakil Wali Kota Afdhal berharap para pejabat baru menjadi pemimpin yang tegas, mampu mengambil keputusan, dan membangun tim kerja yang solid. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antar perangkat daerah untuk mewujudkan Banda Aceh yang tangguh. Tanggung Jawab dan Integritas Juru Bicara Pemerintah Kota Banda Aceh, Tomi Mukhtar, menyampaikan bahwa pejabat yang baru dilantik diharapkan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme. Ia berharap seluruh pejabat bekerja secara solid, adaptif terhadap tantangan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sinergi untuk Banda Aceh yang Tangguh Sinergi antar perangkat daerah diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan Banda Aceh yang tangguh. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan pelayanan publik dapat semakin optimal dan masyarakat Banda Aceh dapat merasakan manfaatnya.
sampai sekarang di banda aceh masih mati lampu 😡
PLN berhasil menyelesaikan penyambungan kabel interkoneksi jaringan listrik antara Tower Brandan dan Langsa. Saat ini dilakukan pengecekan akhir sebelum sistem dioperasikan kembali. Keberhasilan ini akan meningkatkan stabilitas pasokan listrik di wilayah terkait. Proyek ini menjadi bagian dari upaya perbaikan infrastruktur kelistrikan di Aceh.
Masyarakat aceh sudah kecewa dengan pemeritah pusat, mending merdeka aja gak sih 😢
Masyarakat Aceh Timur berencana menggelar aksi beruntun menuntut penetapan status bencana dari pemerintah pusat. Aksi ini muncul akibat respons lamban terhadap penanganan dampak bencana di wilayah tersebut. Isu ini menyentuh sensitivitas masyarakat Aceh yang memiliki pengalaman traumatis pascatsunami 2004. Protes ini berpotensi mempengaruhi kebijakan penanganan darurat bencana di tingkat daerah maupun nasional.
Bereh panglima 👍
Perusahaan multinasional Upland Resources memberikan bantuan untuk korban banjir di Aceh. Pemerintah Aceh menerima semua bentuk bantuan dari pihak manapun untuk penanganan bencana. Bantuan asing ini menunjukkan dukungan internasional terhadap kondisi darurat di Aceh. Masyarakat terdampak banjir diharapkan segera memperoleh manfaat dari bantuan tersebut.
