Aceh Barat Tak Dapat Dana Rehab Rekon, Warga Kecewa dan Pertanyakan Kebijakan

Kabupaten Aceh Barat yang mengalami kerusakan besar akibat bencana hidrometeorologi tidak mendapatkan alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) dari Transfer ke Daerah (TKD) tambahan sebesar Rp824,8 miliar. Warga kecewa dan mempertanyakan kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang dinilai tidak transparan dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Dampak bencana di Aceh Barat tidak bisa dikategorikan ringan. Sebanyak 49 rumah rusak total, 15 rumah hilang terbawa arus sungai, ribuan hektar sawah tidak dapat difungsikan, dan infrastruktur publik seperti jembatan, jalan desa, sekolah, dan fasilitas keagamaan mengalami kerusakan berat. Namun, Aceh Barat tidak masuk dalam daftar prioritas penerima dana rehab rekon.

Pertanyaan Terhadap Kebijakan TAPA

• Data kerusakan yang telah diverifikasi tidak menjadi dasar alokasi: Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang disusun pemerintah daerah telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh.
• Tidak adanya pendekatan berbasis tingkat keparahan bencana: Aceh Barat disamakan dengan daerah yang tidak terdampak bencana.
• Ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan provinsi: Dari penyesuaian dana Otonomi Khusus (DOKA) sebesar Rp75 miliar, Aceh Barat hanya menerima sekitar Rp 1 miliar, angka yang dinilai tidak relevan dengan skala kerusakan.
• Tidak transparannya parameter distribusi anggaran: Minimnya transparansi indikator penilaian TAPA memperkuat spekulasi di ruang publik.

Dampak Jangka Panjang

Tanpa dukungan rehab rekon yang memadai, pemulihan ekonomi masyarakat terancam stagnan, akses wilayah tetap terputus, dan kualitas layanan pendidikan serta sosial menurun secara signifikan. Ketimpangan kebijakan yang dibiarkan berpotensi memicu ketidakpuasan yang lebih luas di masyarakat, khususnya di wilayah Barat-Selatan Aceh.

Pemerintah Aceh didesak untuk membuka secara transparan dasar perhitungan dan indikator yang digunakan oleh TAPA, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan alokasi dana rehab rekon. Verifikasi lapangan secara langsung dinilai penting untuk memastikan bahwa keputusan anggaran benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat terdampak.