Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) melobi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh yang saat ini masih belum selesai dikerjakan. Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menyatakan bahwa anggaran untuk pembangunan rumah sakit tersebut tidak tersedia pada tahun ini, sehingga meminta bantuan DPRA untuk memperjuangkan anggaran.

Rumah Sakit Regional Meulaboh merupakan program prioritas Gubernur Aceh dan masuk dalam sembilan program cepat Gubernur Muzakir Manaf. Bupati Tarmizi berharap rumah sakit dapat diresmikan pada tahun 2028 dengan anggaran sebesar Rp80 miliar pada tahun 2026 dan Rp150 miliar secara tahun jamak (multiyears) pada tahun 2027 dan 2028.

Poin Penting

• Pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh belum selesai dan memerlukan anggaran tambahan.
• Bupati Aceh Barat, Tarmizi, meminta bantuan DPRA untuk memperjuangkan anggaran.
• Rumah sakit ini merupakan program prioritas Gubernur Aceh dan masuk dalam sembilan program cepat Gubernur Muzakir Manaf.
• DPRA berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit tersebut.
• Anggaran yang dibutuhkan untuk tahun 2026 adalah Rp80 miliar dan Rp150 miliar secara tahun jamak untuk tahun 2027 dan 2028.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap rumah sakit dapat diresmikan pada tahun 2028 sebelum berakhirnya masa pemerintahan Gubernur Mualem dan Wakil Gubernur Dak Fad. Dalam waktu dekat, Pimpinan DPRA akan menjumpai Gubernur Aceh Mualem untuk membicarakan terkait Rumah Sakit Regional Aceh Barat sebagai tindak lanjut dari audiensi yang telah dilakukan.

Dampak Jangka Panjang

Pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh Barat. Rumah sakit ini juga akan menjadi tanggung jawab daerah setelah diresmikan, sehingga Pemkab Aceh Barat perlu mencari sumber anggaran untuk pengelolaannya.

Nilai Edukasi

Proses lobi dan perjuangan anggaran untuk pembangunan rumah sakit ini memberikan pemahaman tentang pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan legislatif dalam menyelesaikan proyek-proyek publik yang bermanfaat bagi masyarakat.