Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh sejak akhir November 2025 telah menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan hunian warga. Data terakhir menunjukkan bahwa 208.693 unit rumah di Aceh rusak, menjadikan provinsi ini sebagai yang paling terdampak di Sumatera. Warga Aceh telah lebih dari sebulan hidup tanpa hunian layak, menunggu bantuan dan rehabilitasi dari pemerintah.

Komisi VIII DPR, melalui Wakil Ketua Abidin Fikri, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah taktis dan terintegrasi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Abidin menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar penanganan di lapangan dapat dipercepat.

Dampak dan Urgensi

• 208.693 rumah rusak di Aceh, jumlah tertinggi di Sumatera.
• Warga Aceh hidup tanpa hunian layak lebih dari sebulan.
• Pemerintah diminta untuk memastikan ketersediaan anggaran agar proses pemulihan tidak terhambat.
• Pemulihan hunian diharapkan dapat mencegah kemiskinan dan kriminalitas pascabencana.

Langkah Strategis

• Pemetaan ulang menggunakan teknologi untuk memastikan dana tepat sasaran.
• Kerja sama dengan swasta, akademisi, dan masyarakat untuk efektivitas rekonstruksi.
• Pemulihan mental penyintas melalui hunian tetap untuk membangun kepercayaan diri dan menggerakkan perekonomian lokal.

Abidin Fikri juga menyoroti pentingnya kecepatan pemulihan untuk membangun kembali mental para penyintas. Hunian tetap akan memberikan kepercayaan diri bagi warga untuk kembali hidup normal dan menggerakkan roda perekonomian lokal. Upaya rekonstruksi Sumatera memang tidak ringan, namun pemerintah harus merangkul semua pihak untuk memastikan proses ini berjalan efektif.

Isu penanganan bencana Sumatera ini menjadi materi bahasan utama dalam Konsolidasi dan Pembekalan Fraksi PDI Perjuangan DPR yang berlangsung di Megamendung, Bogor, pada 16-17 Januari 2026. Delapan anggota Kelompok Komisi (Poksi) VIII turut hadir untuk merumuskan langkah pengawasan terhadap kinerja pemerintah.