Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Effendi Hasan, mempertanyakan tujuan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab–Rekon) Pasca Bencana yang dibentuk Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tidak berhenti sebagai langkah simbolik negara dalam merespons bencana.

Menurut Effendi, kehadiran negara tidak cukup diukur dari aspek visual dan struktural semata. Ia menekankan pentingnya kejelasan tujuan, efektivitas kerja, serta dampak nyata bagi masyarakat terdampak. Effendi juga menyoroti risiko tumpang tindih kewenangan dan fragmentasi kebijakan jika Satgas tidak dirancang dengan baik.

Pentingnya Pelibatan Pemerintah Aceh

• Pelibatan Pemerintah Aceh dalam struktur kepemimpinan Satgas dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperkuat koordinasi.
• Pengalaman panjang Aceh dalam penanganan pascabencana dan kapasitas kelembagaan yang kuat menjadi alasan utama pelibatan ini.
• Prinsip desentralisasi dan otonomi daerah juga menjadi dasar hukum yang mendukung pelibatan Pemerintah Aceh.

Risiko Satgas Rehab-Rekon

• Risiko simbolik: Satgas berpotensi menjadi kebijakan jangka pendek yang kuat secara simbolik tetapi lemah dalam keberlanjutan.
• Tumpang tindih kewenangan: Tanpa kejelasan tujuan dan indikator kinerja, Satgas dapat menimbulkan fragmentasi kebijakan di lapangan.
• Kebijakan yang bekerja: Effendi menekankan bahwa negara perlu menunjukkan keberpihakan nyata kepada korban melalui kebijakan yang efektif.

Effendi menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual untuk memastikan kebijakan strategis negara, khususnya dalam penanganan pascabencana, berpijak pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, keadilan antarwilayah, dan keberlanjutan pemulihan masyarakat.

Dengan demikian, pelibatan Pemerintah Aceh dalam Satgas Rehab-Rekon tidak hanya penting untuk efektivitas kebijakan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.