Akademisi dari Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Effendi Hasan, MA, memberikan kritik tajam terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) Pasca Bencana. Ia menilai bahwa pembentukan Satgas ini berpotensi menjadi langkah simbolik tanpa memberikan dampak substantif bagi masyarakat terdampak.

Dr. Effendi menekankan bahwa kehadiran negara dalam penanganan bencana tidak cukup hanya melalui pembentukan badan baru, tetapi harus diukur dari kejelasan tujuan dan dampak nyata di lapangan. Ia juga mendesak pelibatan Pemerintah Aceh dalam kepemimpinan Satgas untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kebijakan.

Poin Kritis Akademisi USK

• Kehadiran Negara yang Substantif: Dr. Effendi menilai bahwa kehadiran negara dalam penanganan bencana harus diukur dari dampak nyata di lapangan, bukan hanya melalui pembentukan badan baru.

• Pelibatan Pemerintah Aceh: Ia mendesak agar Pemerintah Aceh dilibatkan dalam kepemimpinan Satgas untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kebijakan, mengingat pengalaman empiris dan kapasitas kelembagaan Aceh dalam penanganan bencana.

• Risiko Simbolik: Dr. Effendi mengingatkan bahwa tanpa kejelasan tujuan dan indikator kinerja, Satgas berisiko menjadi kebijakan jangka pendek yang kuat secara simbolik tetapi lemah secara keberlanjutan.

• Prinsip Good Governance: Akademisi menekankan pentingnya kebijakan yang berpijak pada prinsip good governance, keadilan antarwilayah, dan keberlanjutan pemulihan masyarakat.

Dr. Effendi Hasan menegaskan bahwa kritik ini merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual untuk memastikan bahwa setiap kebijakan strategis negara, khususnya dalam penanganan pasca bencana, benar-benar berpijak pada prinsip good governance dan keberlanjutan pemulihan masyarakat.

Dampak Jangka Panjang

• Koordinasi yang Lebih Baik: Pelibatan Pemerintah Aceh dalam kepemimpinan Satgas diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat pengambilan keputusan.

• Peningkatan Rasa Kepemilikan: Keterlibatan daerah secara langsung diyakini akan meningkatkan rasa kepemilikan daerah terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi.

• Keberlanjutan Pemulihan: Kebijakan yang berpijak pada prinsip good governance dan keberlanjutan pemulihan masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi masyarakat Aceh.