Banjir besar yang melanda Aceh Tamiang baru-baru ini dinilai sebagai bencana ekologis akibat lemahnya pengawasan dan praktik korupsi dalam pemberian izin sumber daya alam. Sayed Zainal, Direktur Eksekutif Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari), menyatakan bahwa alih fungsi lahan yang sembarangan dan penurunan status kawasan hutan menjadi penyebab utama banjir tersebut.

Menurut Sayed, kebijakan moratorium penebangan liar yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2007 sering dianggap penghalang oleh pelaku usaha kayu, tambang, dan perkebunan. Selain itu, proyek strategis nasional di sektor kehutanan dan pertambangan dinilai memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.

Penyebab Banjir di Aceh Tamiang

• Praktik korupsi dalam pemberian izin sumber daya alam
• Alih fungsi lahan yang tidak terkontrol
• Penurunan status kawasan hutan
• Proyek strategis nasional yang merusak lingkungan

Tuntutan kepada Pemerintah

• Mengungkap data izin pemanfaatan kayu dan lahan
• Bertanggung jawab secara penuh terhadap bencana ekologis
• Membentuk tim khusus untuk identifikasi dampak banjir

Sayed juga meminta pengungkapan secara jelas terkait luas lahan yang diberikan izin untuk program Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), termasuk lahan seluas lebih dari 3.000 hektare yang berada di kawasan hutan Kecamatan Tamiang Hulu. Pemerintah juga didesak untuk menjelaskan soal perpanjangan izin pemanfaatan lahan yang telah ditanami kelapa sawit sejak 2014/2015 di Tamiang Hulu dan Kecamatan Bandar Pusaka.

Proyek Tanpa AMDAL

• Pembukaan jalan penghubung Lesten-Pinning-Galus hingga Pulau Tiga
• Proyek wisata di Bukit Tinggi Sangkapane

Sayed menekankan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab secara penuh terhadap semua bencana ekologis tersebut dan segera membentuk tim khusus untuk melakukan identifikasi dan pendataan kayu hanyut pascabanjir di Aceh Tamiang. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.