Para aktivis lingkungan dan pemerhati hutan di Aceh menyebutkan sangat penting untuk menghidupkan kembali peran Panglima Uteun sebagai solusi pengurangan risiko perusakan hutan dan ekosistem di Aceh. Kerusakan hutan yang masif telah menyebabkan bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah di Aceh.

Diskusi yang digagas oleh Majelis Adat Aceh (MAA) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Aceh menghasilkan rekomendasi untuk merevitalisasi peran Panglima Uteun. Luas area hutan Aceh yang mencapai 3,5 juta hektar memerlukan pengawasan lebih ketat, mengingat hanya ada 47 polisi hutan yang bertugas.

Pentingnya Revitalisasi Panglima Uteun

• Integrasi Adat dan Syariat: MAA berperan dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan hukum formal untuk menciptakan aturan pengelolaan hutan yang lebih efektif.
• Pengawasan Hutan: Panglima Uteun atau Pawang Glee diharapkan dapat mengawasi kelestarian hutan Aceh dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.
• Rekomendasi Diskusi: Peserta diskusi sepakat melahirkan rekomendasi sebanyak sembilan pernyataan sikap yang akan diserahkan kepada DPRA, Gubernur Aceh, Wali Nanggroe, dan Kementerian LHK.

Dampak dan Harapan

• Pengurangan Risiko Bencana: Dengan pengelolaan hutan yang lebih baik, diharapkan dapat mengurangi risiko bencana banjir dan longsor.
• Pelestarian Hutan: Revitalisasi Panglima Uteun diharapkan dapat melestarikan hutan Aceh dan mengurangi aktivitas illegal logging dan illegal mining.
• Keterlibatan Masyarakat: MAA mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh serta para aktivis peduli lingkungan untuk terus berupaya pelestarian hutan dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat adat, DPR, Pemerintah, TNI, Polri, serta aparat hukum secara menyeluruh.

Diskusi ini dihadiri oleh berbagai organisasi lingkungan seperti Walhi Aceh, HAKA, Fauna Flora Internasional (FFI), WCS, Yayasan Konservasi Hijau Indonesia (YKHI), Habitat Rimba Tropis, Yayasan Beudoh Gampong, Yayasan Rumpun Bambu, Yayasan Gajah Sumatra, Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), Yayasan Inisiatif Indonesia Berkelanjutan, DLHK, Tokoh Masyarakat Adat, Pemangku Adat MAA, Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Aceh, dan Universitas Syiah Kuala (USK).