Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, mengajukan lahan milik Kereta Api Indonesia (KAI) dan lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk digunakan sebagai hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi korban banjir di Aceh Timur. Usulan ini disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam pertemuan di Banda Aceh.

Mendagri Tito Karnavian menyetujui usulan tersebut dengan syarat bahwa Bupati Aceh Timur membuat surat resmi kepada kedua pihak terkait. Lahan milik KAI berada di kawasan Idi Rayeuk, sementara lahan HGU berada di Simpang Jernih. Selain itu, lahan milik pribadi di Lokop juga akan digunakan untuk keperluan yang sama.

Lokasi Huntara yang Diusulkan

• Idi Rayeuk
• Lokop
• Simpang Jernih

Proses Pengajuan dan Persetujuan

• Bupati Aceh Timur meminta petunjuk langsung dari Mendagri Tito Karnavian.
• Mendagri menyetujui usulan dengan syarat surat resmi kepada KAI dan pemegang HGU.
• Lahan HGU bukan milik pribadi, melainkan milik negara dengan pemegang hak usaha.

Kajian Geologi dan Keamanan

• Pemerintah daerah menunggu hasil kajian geologi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
• Kajian ini bertujuan untuk mencegah risiko longsor dan ambles, terutama di wilayah bantaran sungai.
• Huntara tidak boleh dibangun di lahan yang berisiko.

Data Penerima Hunian Tetap

• Pemerintah Aceh Timur telah menyerahkan data 1.094 penerima rumah hunian tetap tahap pertama kepada BNPB.
• Data tersebut tersebar di beberapa kecamatan, termasuk Bireuem Bayeum, Idi Tunong, dan Peureulak.
• Penyerahan data dilakukan secara by name by address (BNBA) untuk mempercepat proses pembangunan.

Target Pembangunan

• Huntara diharapkan rampung sebelum bulan Ramadhan pada Februari mendatang.
• Data tahap berikutnya akan terus dikirimkan secara berkala kepada BNPB.
• Pendataan detail seluruh kerusakan terus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dengan adanya usulan ini, diharapkan korban banjir di Aceh Timur dapat segera mendapatkan hunian yang layak dan aman.