Pemotongan Dana Desa di Aceh Besar mencapai Rp200-300 juta per desa, mengancam program pembangunan gampong. APDESI Aceh Besar desak penjelasan jelas dari Pemerintah Pusat.

Pemangkasan anggaran ini dinilai berdampak besar terhadap kelangsungan program pembangunan di gampong. Banyak kepala desa merasa resah karena program yang telah direncanakan terpaksa dibatalkan.

Dampak Pemotongan Dana Desa

• Rata-rata pemotongan mencapai Rp300 juta per desa, bahkan yang terendah mencapai Rp200 juta.
• Hampir seluruh program desa terancam tidak dapat berjalan karena pemotongan anggaran.
• Kepala desa mengeluh karena pemangkasan anggaran mencapai hingga 70 persen di beberapa desa.

Desakan APDESI Aceh Besar

• APDESI Aceh Besar mendesak Pemerintah Pusat untuk memberikan penjelasan yang jelas, akurat, dan terbuka terkait rencana pemotongan Dana Desa.
• Pemangkasan diduga dialihkan untuk program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Koperasi Desa Merah Putih.
• APDESI berharap pemangkasan Dana Desa hanya terjadi pada tahun anggaran 2026 dan alokasi dana dapat kembali normal pada tahun berikutnya.

Kebingungan dan Keresahan

• Pemotongan anggaran yang dilakukan secara tiba-tiba sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa.
• Hingga kini, pihaknya belum mendapatkan kejelasan apakah pemangkasan Dana Desa ini hanya berlaku untuk tahun berjalan atau akan berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya.
• Kepala desa menyampaikan keluhan kepada APDESI Aceh Besar karena pemotongan anggaran disebut mencapai hingga 70 persen di beberapa desa.

Harapan dan Kebijakan

• APDESI Aceh Besar meminta adanya kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada desa.
• Pemerintah desa tidak memiliki pilihan selain menerima keputusan pemotongan Dana Desa.
• Pemangkasan Dana Desa oleh Menteri Keuangan dinilai sangat disayangkan oleh APDESI Aceh Besar.

Dengan kondisi tersebut, hampir seluruh program desa terancam tidak dapat berjalan. Semua kepala desa mengeluh dan menyampaikan keluhan kepada APDESI Aceh Besar.