Pemerintah Aceh mengembalikan dokumen evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun Anggaran 2026 karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa anggaran ditumpuk di Sekretariat Daerah (Setda) Kota Langsa, tidak sesuai dengan mekanisme penganggaran yang berlaku.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi melalui realisasi anggaran yang lancar.

Penyebab Pengembalian APBK

• Anggaran ditumpuk di Setda: Semua anggaran selain rutin ditumpuk di Sekretariat Daerah Kota Langsa.
• Tidak sesuai peraturan: Bertentangan dengan UU No. 23/2014, Permendagri No. 14/2025, dan Keputusan Mendagri No. 050-5889/2021.
• Evaluasi tidak dapat dilanjutkan: Dokumen evaluasi dikembalikan kepada Walikota Langsa pada 6 Januari 2026.

Dampak dan Harapan

• Realisasi anggaran terhambat: Hak-hak masyarakat terancam tidak terpenuhi.
• Pemko Langsa diminta perbaiki: Harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama penyusunan APBK.
• Kepatuhan terhadap peraturan: Penting untuk kelancaran realisasi anggaran dan pemenuhan hak masyarakat.

Pemerintah Aceh berharap Pemko Langsa segera memperbaiki mekanisme penganggaran agar APBK 2026 dapat dievaluasi dan direalisasikan dengan baik.

Konteks Lokal

• Langsa: Kota di Aceh yang sedang menyusun APBK 2026.
• Warga Langsa: Dampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat.
• Pemerintah Aceh: Bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Dengan memperbaiki mekanisme penganggaran, diharapkan APBK Langsa 2026 dapat segera dievaluasi dan direalisasikan untuk kepentingan masyarakat.

Angka Penting

• Tahun Anggaran 2026: APBK yang sedang dievaluasi.
• 6 Januari 2026: Tanggal pengembalian dokumen evaluasi.
• UU No. 23/2014: Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi acuan.

Pemerintah Aceh terus memantau perkembangan penyusunan APBK Langsa 2026 untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kelancaran realisasi anggaran.