Artikel ini mengkritisi ketidakefektifan kepemimpinan kepala daerah di Aceh dalam menghadapi krisis, yang lebih banyak muncul di media sosial namun minim komando formal. Isu ini relevan dengan kebutuhan masyarakat Aceh akan kepemimpinan yang responsif pascakonflik dan kerentanan bencana. Evaluasi kepemimpinan ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah sesuai otonomi khusus Aceh. Pembahasan ini menjadi pengingat perlunya sinergi antara visibilitas media dan aksi nyata dalam tata kelola pemerintahan.