Kasus kuota haji 2024 yang melibatkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menimbulkan perdebatan tentang batas antara kebijakan administratif dan kriminalisasi. Artikel ini membahas pentingnya memahami konsep diskresi dalam hukum administrasi negara dan bagaimana persepsi publik sering kali terpengaruh oleh emosi dan narasi yang belum tentu berdasarkan fakta.

Penulis menekankan perlunya menjaga prinsip keadilan dan presumption of innocence dalam menilai kebijakan publik. Kasus ini juga menjadi refleksi tentang bagaimana masyarakat memahami hukum dan kebijakan.

Kebijakan dan Kriminalisasi

• Diskresi dalam Hukum Administrasi: Diskresi adalah instrumen yang sah dalam hukum administrasi negara, digunakan untuk mengatasi persoalan konkret ketika peraturan belum mengatur, tidak lengkap, atau terjadi stagnasi pemerintahan.

• Presumption of Innocence: Prinsip hukum modern yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

• Potensi Kerugian vs. Kerugian Nyata: Narasi tentang kerugian negara sebesar Rp 1 triliun sering kali disalahpahami sebagai kerugian nyata, padahal itu adalah potensi kerugian yang belum tentu terjadi.

Dampak dan Refleksi

• Dampak pada Sistem: Kriminalisasi kebijakan dapat menciptakan preseden buruk, membuat pejabat takut mengambil keputusan, dan menghambat inovasi dalam pemerintahan.

• Refleksi Masyarakat: Kasus ini menjadi cermin tentang bagaimana masyarakat memahami hukum dan kebijakan, serta pentingnya menjaga prinsip keadilan dan kebijaksanaan.

• Keadilan dan Kebijaksanaan: Hukum yang sehat bukan hanya tegas, tetapi juga adil dan bijak. Negara tidak runtuh karena kekurangan aturan, melainkan karena kehilangan kebijaksanaan.

Kesimpulan

Kasus Gus Yaqut seharusnya menjadi momentum refleksi bagi masyarakat untuk memahami perbedaan antara kebijakan dan kejahatan. Penting untuk menahan diri dari kesimpulan dini dan berpihak pada proses hukum yang adil dan bijaksana.