Banjir yang melanda Aceh tidak hanya merendam permukiman dan fasilitas vital, tetapi juga mengancam sistem pelayanan kesehatan. Tenaga medis dan kesehatan dihadapkan pada dilema pembayaran jasa pelayanan yang tidak jelas saat bencana, sementara beban kerja meningkat tajam.

Puskesmas dan rumah sakit kesulitan mendapatkan dana kapitasi BPJS, yang merupakan sumber utama pembayaran jasa pelayanan. Kondisi ini mengancam keberlangsungan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga medis, yang bekerja tanpa kepastian pembayaran.

Dampak Banjir terhadap Pelayanan Kesehatan

• Peningkatan Risiko Penyakit: Banjir meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare, ISPA, dan penyakit kulit.
• Beban Kerja Meningkat: Tenaga medis dan kesehatan harus bekerja lebih keras di tengah keterbatasan sarana dan risiko keselamatan pribadi.
• Ketidakpastian Pembayaran: Sistem pembiayaan kesehatan nasional tidak dirancang untuk kondisi bencana, menyebabkan keterlambatan atau penghentian pembayaran kapitasi BPJS.

Tantangan Sistem Kesehatan

• Puskesmas Rentan: Puskesmas sangat bergantung pada dana kapitasi BPJS, yang terhenti saat bencana. Hal ini mengancam pembayaran honor tenaga kontrak dan jasa pelayanan tenaga kesehatan.
• Tanggung Jawab Negara: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pembiayaan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan melalui skema asuransi jaminan sosial.
• Keadilan Ekonomi: Tenaga medis dan kesehatan menuntut keadilan ekonomi untuk menyambung kehidupan diri dan keluarga, serta dibayar secara layak atas kerja nyata yang mereka lakukan.

Implikasi Jangka Panjang

• Keberlangsungan Pelayanan Kesehatan: Ketidakjelasan pembayaran jasa pelayanan mengancam keberlangsungan pelayanan kesehatan di Aceh.
• Kepercayaan Publik: Jika negara terus membiarkan ketidakjelasan ini, kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional bisa menurun.

Bencana seharusnya menjadi ujian kehadiran negara. Pertanyaannya, dalam soal jasa pelayanan tenaga medis dan tenaga kesehatan, apakah negara hanya hadir secara simbolik namun absen secara sistemik?