Timeline Aceh
ajnn.net
ajnn.net

Keterlambatan Dana BHPRD Bireuen Ganggu Program Gampong dan Honor Guru

01 Januari 2026 20:30

Keterlambatan pencairan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) tahun anggaran 2025 oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bireuen kembali menjadi sorotan. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Gandapura, Mauliadi, menyoroti kinerja BPKD yang dinilai buruk karena keterlambatan ini berdampak langsung pada jalannya pemerintahan gampong.

Mauliadi menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan dana BHPRD bukan hanya menghambat program desa, tetapi juga menyisakan persoalan sosial di lapangan. Sejumlah keuchik di Kecamatan Gandapura, Jeumpa, hingga Peudada terpaksa menunggu hingga larut malam di bank dengan harapan dana BHPRD dapat dicairkan. Namun, pencairan tetap gagal karena Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BPKD tak kunjung diterbitkan.

Dampak Keterlambatan Dana BHPRD

  • Program Gampong Terhambat: Dana BHPRD seharusnya digunakan untuk membiayai operasional kegiatan keagamaan, pembayaran honor guru mengaji, guru PAUD, serta pelayanan sosial lainnya.
  • Honor Guru Tertunda: Keterlambatan dana berdampak langsung pada kebutuhan mendasar masyarakat gampong, termasuk hak guru ngaji dan guru PAUD yang tertunda akibat kelalaian birokrasi.
  • Masyarakat Dirugikan: Masyarakat kecil yang menjadi korban utama dari keterlambatan pencairan dana ini.

Desakan APDESI

APDESI Kecamatan Gandapura mendesak Bupati Bireuen untuk mengevaluasi kinerja BPKD. Menurut Mauliadi, evaluasi penting dilakukan agar keterlambatan penyaluran dana yang terus berulang setiap akhir tahun tidak kembali terjadi. APDESI juga berharap penyaluran Dana BHPRD dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan di masa depan agar pemerintahan gampong dapat berjalan normal, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Masalah Utama

APDESI menilai persoalan tersebut bukan disebabkan oleh pihak bank. Menurut mereka, masalah utama terletak pada lemahnya perencanaan dan buruknya manajemen administrasi keuangan di BPKD Bireuen. Bank sudah membuka layanan sesuai arahan bupati, namun BPKD tidak mampu menyelesaikan SP2D tepat waktu.

Keterlambatan Dana BHPRD Bireuen Ganggu Program Gampong dan Honor Guru
0123456789