Pemanfaatan wakaf di Aceh masih belum optimal sebagai instrumen keberlanjutan ekonomi sosial. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai mekanisme operasional dan pemanfaatan wakaf. Baitul Mal Aceh (BMA) mengadakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas nazir dalam mengelola wakaf.

Anggota BMA, Fahmi M Nasir MCL, menyatakan bahwa tata kelola wakaf yang baik dan profesionalisme merupakan kunci untuk mengembangkan sektor wakaf di Aceh. Ia menambahkan bahwa penguatan tata kelola memerlukan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, audit rutin, serta keterlibatan aktif dengan para pemangku kepentingan.

Potensi dan Tantangan Wakaf di Aceh

• Potensi Besar: Masyarakat Aceh dikenal dermawan, dengan potensi wakaf yang besar. Bahkan, baru-baru ini ada yang mewakafkan dua unit toko.
• Tata Kelola: Pengelola wakaf harus memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai, serta menjalani pelatihan berkelanjutan.
• Inovasi: Wakaf uang dan produktif diharapkan dapat dikembangkan melalui model seperti saham wakaf, wakaf digital, dan wakaf korporasi.
• Kolaborasi: Kolaborasi dengan sektor swasta penting untuk pengembangan proyek wakaf komersial.

Langkah ke Depan

BMA dan Baitul Mal Kabupaten/Kota perlu memainkan peranan yang lebih besar dalam mengelola wakaf di Aceh. Anggota DPS BMA, Dr HA Gani Isa, mendorong realisasi berbagai bentuk wakaf modern, seperti wakaf uang dan wakaf produktif. Ia menegaskan bahwa praktik wakaf uang tidak lagi menjadi perdebatan karena telah memiliki dasar hukum yang kuat.