News
Banjir Aceh 2025: Rakyat Kelaparan, Dewan Hilang di Lapangan
04 Januari 2026 20:55
Banjir bandang yang melanda Aceh pada akhir November 2025 masih meninggalkan dampak yang parah hingga awal tahun 2026. Wilayah seperti Aceh Tamiang, Dataran Tinggi Gayo, Tanah Alas, dan Pidie Jaya mengalami kerusakan yang signifikan. Rakyat yang terdampak banjir menghadapi kelaparan dan penyakit, sementara bantuan dari pemerintah dan anggota dewan hampir tidak terlihat.
Anggota dewan, yang seharusnya menjadi representasi rakyat, nyaris tidak tampak di lapangan. Hanya beberapa orang wakil rakyat yang rela turun langsung membantu korban banjir. Hal ini sangat kontras dengan kondisi saat pemilu, di mana anggota dewan aktif melakukan kampanye dan membagikan bantuan.
Kondisi Pasca Banjir
- Banjir bandang Siklon Senyar 2025 menyebabkan kerusakan parah di beberapa wilayah Aceh.
- Rakyat menghadapi kelaparan dan penyakit akibat banjir.
- Anggota dewan hampir tidak terlihat di lapangan untuk membantu korban banjir.
Pertanyaan Rakyat
- Kemana anggota dewan saat rakyat membutuhkan bantuan?
- Mengapa anggota dewan hanya muncul saat pemilu?
- Apakah anggota dewan telah melaksanakan fungsi mereka sebagai representasi rakyat?
Fungsi Anggota Dewan
Menurut buku Parnas Vs Parlok: Pertarungan Partai Politik dalam Menguasai Aceh (Hasan Basri M. Nur, 2014), anggota dewan memiliki empat fungsi utama:
- Legislasi: Membuat undang-undang dan peraturan.
- Controlling: Mengawasi jalannya pemerintahan.
- Budgeting: Mengelola anggaran.
- Penyambung Aspirasi Rakyat: Menyalurkan aspirasi rakyat ke pemerintah.
Observasi Lapangan
- Hanya sedikit anggota dewan yang membawa bantuan dan melakukan pemetaan kebutuhan.
- Beberapa anggota dewan muncul di lapangan hanya karena mendampingi ketua umum partainya.
- Banyak anggota dewan yang tidak terlihat sama sekali di lapangan setelah banjir.
Rakyat Aceh yang terdampak banjir berhak bertanya dan mengadu pada anggota dewan. Mereka membutuhkan bantuan dan perhatian dari wakil mereka yang dipilih melalui pemilu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab dan komitmen anggota dewan terhadap rakyat yang mereka wakili.
