Pemerintah mengizinkan bantuan asing dari NGO internasional untuk pemulihan Aceh pascabencana. Kebijakan ini bertujuan mempercepat rehabilitasi wilayah terdampak. Akses bantuan luar negeri dapat mendukung pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini relevan dengan kerentanan Aceh terhadap bencana alam.