Pemerintah Aceh mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan internasional nonpemerintah untuk penanganan bencana di wilayah Aceh dan Sumatera. Kebijakan ini bertujuan mempercepat distribusi bantuan dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Sifat bantuan yang nonpemerintah menegaskan prinsip koordinasi dengan otoritas lokal dalam penanggulangan bencana. Langkah ini menjadi penanda penting dukungan global pascabencana terbaru di wilayah Sumatera.