Belasan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya diduga menduduki jabatan tertentu sebelum dinyatakan lulus dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Mereka mengajukan berkas untuk mengikuti lelang jabatan dengan mencantumkan jabatan lama yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Mutasi ini dilakukan tanpa izin dan tidak ada pertek dari BKN, menimbulkan pertanyaan tentang legalitas dan transparansi proses seleksi. Hingga saat ini, pemerintah setempat belum memberikan konfirmasi resmi terkait mutasi tersebut.

Daftar Pejabat yang Terlibat

• AH: Kabag Hukum Sekdakab dan PLT Inspektur
• A: Sekretaris Dinas DPMGP4
• AK: Kabag Prokopim Sekdakab
• FA: Kabag Umum Sekretariat DPRK
• FR: Sekretaris DPMPTSP
• IH: Penelaah Teknis Sekretariat Kecamatan Suka Makmur
• J: Kabag Ekonomi Setdakab
• M: Sekretaris Disbudparpora
• RU: Penelaah Teknis pada Sekretariat Kecamatan Suka Makmur
• SM: Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Plt Kepala Dinas dan Plt Camat Seunagan Timur
• SNPJ: Sekretaris Dinas Perkebunan dan Plt Kepala Dinas Perhubungan
• SA: Kabid Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab dan Plt Kepala Bappeda
• SB: Sekretaris Dinas Perkim
• TA: Sekretaris Dinas Perhubungan
• T: Sekretaris Kesbangpol dan Plt Kepala Kesbangpol
• TB: Sekretaris Dinas Pertanahan
• TK: Penelaah Teknis pada Sekretariat Kecamatan Beutong

Poin Penting

• 19 peserta lelang jabatan terlibat dalam mutasi yang tidak mendapat izin dari BKN.
• Jabatan lama dicantumkan dalam berkas lelang, bukan jabatan yang sedang diduduki.
• Mutasi dilakukan pada 2 Juni 2025 tanpa persetujuan dari BKN.
• Pemerintah setempat belum memberikan konfirmasi terkait mutasi ini.

Dampak Potensial

• Pelanggaran regulasi dalam proses seleksi dan mutasi ASN.
• Ketidakpastian hukum bagi pejabat yang menduduki jabatan tanpa izin.
• Potensi konflik internal di lingkungan Pemkab Nagan Raya.
• Ketidakpercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.