Banjir yang melanda Aceh pada 25 November 2025 bukan hanya peristiwa alam, tetapi juga mencerminkan masalah struktural yang lebih dalam. Warga kehilangan rumah dan mata pencaharian, sementara elit politik dan ekonomi memanfaatkan situasi untuk proyek besar yang tidak selalu berpihak pada masyarakat.

Kerangka disaster capitalism yang dikemukakan Naomi Klein relevan di sini. Dalam keadaan darurat, partisipasi publik menyempit, dan keputusan besar diambil tanpa pengawasan memadai. Banjir di Aceh menunjukkan pola ini, di mana kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi sering kali menguntungkan segelintir pihak.

Dampak Banjir dan Disaster Capitalism

• Warga terdampak sibuk mengurus kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal sementara.
• Elit politik dan ekonomi memanfaatkan situasi untuk proyek besar dan alokasi anggaran cepat.
• Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi hutan dan aktivitas perkebunan serta pertambangan memperparah bencana.
• Kebijakan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan dan keuntungan elit di atas keberlanjutan lingkungan.

Pelajaran dari Pasca-Tsunami 2004

• Bantuan internasional dan proyek rekonstruksi menyelamatkan Aceh dari kehancuran total.
• Perubahan relasi kuasa atas ruang, tanah, dan sumber daya terjadi secara masif.
• Keputusan strategis diambil dengan cepat, tetapi partisipasi warga terbatas.

Pertanyaan Mendasar

• Apakah model pembangunan yang sama akan mengulang kerentanan?
• Apakah pemulihan benar-benar berangkat dari kebutuhan dan pengetahuan lokal masyarakat?

Aceh memiliki peluang untuk mengelola sumber daya secara mandiri dengan otonomi khususnya. Namun, otonomi juga membuka kemungkinan konsentrasi kekuasaan pada segelintir elit politik dan ekonomi lokal. Tanpa keberanian untuk membongkar relasi kuasa di balik bencana, siklus disaster capitalism akan terus berulang.

Dimensi Politik

• Distribusi bantuan dan pengelolaan anggaran pemulihan menjadi arena kuasa.
• Politisasi bantuan dan penguatan jaringan loyalitas.
• Perebutan proyek rekonstruksi oleh elit politik dan ekonomi.

Keadaan darurat sering dipakai untuk menunda akuntabilitas, membungkam kritik, dan melabeli suara warga sebagai pengganggu stabilitas. Dengan sejarah konflik dan trauma kolektif, masyarakat Aceh sangat peka terhadap bahasa keamanan dan darurat.

Kesimpulan

Banjir di Aceh bukan hanya akibat, tetapi juga peluang bagi disaster capitalism. Masyarakat perlu mempertanyakan arah dan logika pemulihan, apakah benar-benar berangkat dari kebutuhan dan pengetahuan lokal masyarakat ataukah kembali menjadi proyek dari atas yang mengulang pola lama.